Breaking News

Menimbang Pengesahan RUU Perampasan Aset: Antara Efektivitas Pemulihan Kerugian Negara dan Perlindungan Hak Konstitusionak


  • Oleh : Sigit Siputra Angga P, S.H., M.H.


Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dan Pemerintah menandai babak baru dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya (Termasuk Kejahatan Ekonomi) dan Pemulihan Kerugian Negara (asset recovery) di Indonesia. Sebagai instrumen hukum yang telah lama dinanti, undang-undang ini dirancang untuk memutus motif ekonomi pelaku kejahatan dengan merampas aset hasil maupun sarana tindak pidana secara lebih efektif.

Namun, dari kacamata praktik dan keilmuan hukum, lahirnya regulasi ini membawa konsekuensi yuridis yang tidak ringan. Di balik semangat mengejar pengembalian aset negara, terdapat sejumlah catatan kritis dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang perlu dicermati bersama dalam masa implementasinya.

Bahwa dari segi Proporsionalitas dan Pembuktian Salah satu poin krusial yang disoroti para pakar hukum adalah standar pembuktian serta proporsionalitas dalam tindakan penyitaan. Penyitaan dan perampasan aset tidak boleh dilakukan secara serampangan. 

Aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa setiap langkah perampasan didasarkan pada bukti yang kuat, penelusuran asal-usul harta yang akurat, serta kesesuaian nilai aset dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tanpa parameter yang terukur, instrumen ini nantinya berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kemudian Mewaspadai Celah Abuse of Power
Penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture yakni perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsd) merupakan terobosan besar sekaligus titik paling rawan dalam undang-undang ini. Bahwa tidak menutup kemungkinan dalam implementasinya kedepan akan adanya potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) apabila kewenangan besar ini tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan kontrol yudisial yang ketat. Yang terakhir menurut kami yakni Menjaga Marwah Due Process of Law dan Hak Pihak Ketiga

Dalam negara hukum, efektivitas penegakan hukum tidak boleh mengorbankan prinsip peradilan yang adil (due process of law). Konstitusi kita secara tegas melindungi hak milik pribadi warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 

Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang ini harus menjamin hak pembelaan bagi pemilik aset, serta memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third party) agar tidak ikut menjadi korban dari transaksi bisnis atau kepemilikan aset yang sah.

Bahwa selanjutnya Kejelasan Ruang Lingkup bagi Dunia Usaha. Selain tindak pidana korupsi, kejelasan batasan mengenai tindak pidana asal (predicate crime) dan parameter kerugian dalam hal ini sangat menentukan dinamika kepastian hukum di sektor korporasi. Rumusan yang terlalu luas yang nantinya menimbulkan multitafsir berpotensi menciptakan kekhawatiran berlebihan dalam aktivitas bisnis yang benar dan sah.

Penutup

Pengesahan RUU Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam memperkuat arsitektur hukum nasional. Meski demikian, keberhasilan undang-undang ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dirampas negara, melainkan dari sejauh mana aparat penegak hukum mampu menjalankannya serta mengiplementasikannya secara akuntabel, profesional, dan tetap menghormati hak-hak konstitusional warga negara, serta Bagi korporasi maupun individu, pemahaman komprehensif mengenai tata kelola aset, kepatuhan hukum (legal compliance), serta dokumentasi kepemilikan yang sah kini menjadi langkah mitigasi risiko yang semakin krusial.

0 Comments

© Copyright 2024 - Barometer Investigasi News
wa