Lamongan, Bin.id — Maraknya oknum yang mengaku sebagai jurnalis namun diduga menjalankan praktik di luar standar etika menjadi perhatian serius Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Lamongan.
Keberadaan oknum tanpa karya jurnalistik yang jelas ini dinilai merusak citra profesi pers sekaligus meresahkan masyarakat serta berbagai instansi setempat.
Isu mendesak tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam agenda diskusi dan silaturahmi yang digelar Pokja Wartawan Lamongan di Cafe Enjoy Coffee, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan ini, menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas serta menyamakan persepsi dalam meningkatkan mutu dan integritas jurnalistik di Kabupaten Lamongan.
Ketua Umum POKJA Wartawan Lamongan, Amin Santoso, menyoroti modus oknum yang kerap mendatangi kantor pemerintahan, balai desa, hingga lembaga pendidikan dengan dalih verifikasi informasi, namun berujung pada tindakan intimidatif dan pemerasan.
“Sangat miris, mereka tanpa karya tulisan yang jelas dan kapasitas jurnalistik yang mumpuni, datang ke kantor dinas, balai desa, hingga sekolah berlagak jurnalis senior. Menanyakan berbagai hal, tetapi niat akhirnya hanya untuk meminta uang,” ujar Amin tegas.
Ia menekankan bahwa praktik tersebut memicu stigma negatif terhadap keseluruhan profesi pers. Menurutnya, wartawan sejati wajib memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bekerja berbasis fakta, dan melakukan verifikasi yang ketat.
“Profesionalisme adalah kunci utama agar wartawan dihormati. Kita harus membuktikan bahwa kita bekerja berdasarkan aturan dan etika, bukan mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan profesi,” lanjutnya.
Dorong Kemitraan Setara dan Bebas Diskriminasi
Selain isu oknum pemeras, Pokja Wartawan Lamongan juga menyoroti adanya indikasi perlakuan diskriminatif dalam akses informasi dan pola kemitraan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Amin berharap Pemkab Lamongan dapat membuka ruang yang setara bagi seluruh insan pers yang bekerja secara profesional.
Menurut Amin, hubungan ideal antara pemerintah daerah dan media harus berdiri di atas prinsip kemitraan yang sehat.
Media menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah memanfaatkan media sebagai saluran transparansi publik.
“Pokja hadir bukan untuk menjadi lawan pemerintah, melainkan mitra kritis. Tugas kami menyampaikan fakta. Jika ada program yang benar tentu kita dukung, namun jika ada ketidaksesuaian, kita luruskan demi kepentingan masyarakat Lamongan,” jelasnya.
Komitmen dan Langkah Strategis Pokja Lamongan
Terkait arah organisasi ke depan, Pokja Wartawan Lamongan menegaskan komitmennya untuk berpatok pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sejumlah langkah strategis yang akan diprioritaskan meliputi:
Peningkatan Kapasitas SDM, Menyelenggarakan pelatihan berkala guna mengasah kemampuan investigasi, verifikasi data, dan penulisan berita yang berimbang
.
Penguatan Kode Etik, Memperketat pengawasan internal guna menjaga marwah profesi dan membedakan jurnalis kompeten dengan oknum tak bertanggung jawab.
Sinergi Independen, Membangun kemitraan yang inklusif dan setara dengan instansi pemerintah, sektor swasta, maupun elemen masyarakat. Dengan mengusung semangat “Berbuat untuk Masyarakat”,
Pokja Wartawan Lamongan optimistis dapat terus mengawal kebijakan publik secara independen, mengedukasi masyarakat, serta membangun ekosistem pers daerah yang kredibel dan tepercaya.
- Laporan : Bed
- © Barometer Investigasi News (Bin)
0 Comments