LAMONGAN, BIN.ID – Aroma krisis di tubuh Bank Daerah Lamongan (BDL) kian menyengat. Persoalan lebih dari 1.500 kredit bermasalah kini tidak lagi menjadi isu internal perbankan, melainkan telah bergeser menjadi sorotan politik dan pengawasan publik. Merespons kegaduhan ini, DPRD Kabupaten Lamongan mulai meningkatkan tekanan terhadap manajemen bank pelat merah tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan pada Jumat (3/7/2026), suasana mendadak memanas. Pemicunya adalah aksi buka-bukaan data oleh aktivis Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) yang mengungkap besarnya gunung es kredit macet di BDL.
Aktivis JAMAL, Khoirul Huda, menegaskan bahwa pihaknya mengantongi data valid mengenai ribuan debitur bermasalah yang dinilai tidak mendapatkan penanganan serius dari pihak manajemen.
"Tentang kredit macet di BDL, kami ada datanya semua. Nilainya sangat signifikan dengan jumlah lebih dari 1.500 kredit macet. Kami mempertanyakan, kenapa kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian konkret?" tegas Khoirul Huda.
Manajemen Klaim Gandeng Kejaksaan
Mendapat tudingan tersebut, Direktur Utama BDL, Nur Rahmawati, S.E., langsung pasang badan. Ia berkilah bahwa manajemen tidak tinggal diam dan telah menempuh berbagai langkah taktis sesuai regulasi perbankan yang berlaku, termasuk melibatkan aparat penegak hukum.
"Kami sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian kredit macet, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan pihak Kejaksaan dalam proses penagihan. Semua upaya yang kami laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan," sanggah Nur Rahmawati.
DPRD Tuntut Hasil, Bukan Alasan
Namun, pembelaan diri dari sang Dirut belum mampu meredam skeptisisme para wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi B, Ir. Suyatmoko, M.M., menegaskan bahwa publik hari ini tidak butuh sekadar pemaparan prosedur, melainkan bukti nyata penyelamatan aset daerah.
"Ukuran pekerjaan itu adalah hasil kinerja. Kalau hanya sekadar bekerja keras tanpa ada hasil yang nyata, ya percuma. Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar memberikan solusi," kritik Suyatmoko.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B, Anshori, S.Sos., mendesak transparansi total dari manajemen BDL. Ia meminta direksi memetakan secara gamblang potret riil kesehatan lini kredit bank, yang meliputi:Kredit Lancar,Kredit,Dalam Perhatian Khusus (DPK)
,Kredit Kurang Lancar,Kredit Macet (Non-Performing Loan)
"Kami meminta laporan komprehensif mengenai klasifikasi kredit ini, berikut hasil nyata dari setiap upaya penyelesaiannya. Laporan hitam di atas putih itu harus segera disampaikan kepada Komisi B," tuntut Anshori.
Ancaman Pansus di Depan Mata
Bagi JAMAL, jalannya rapat dengar pendapat ini barulah babak awal. Organisasi masyarakat tersebut menegaskan akan terus minta penjelasan DPRD Kabupaten Lamongan dan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Langkah radikal ini dinilai perlu untuk menguliti akar masalah karut-marut tata kelola kredit di BDL. Kini, bola panas berada di tangan DPRD Kabupaten Lamongan.
Publik menunggu dengan cermat: apakah parlemen berani mengambil langkah berani membentuk Pansus demi menyelamatkan uang rakyat, atau skandal finansial ini justru akan menguap begitu saja di bawah meja birokrasi?
( Bed)
0 Comments