LAMONGAN, BIN.ID - Rencana kerja sama investasi senilai Rp2 triliun antara Perumda Air Minum (PDAM) Lamongan dengan PT MOYA memicu perdebatan hangat. Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) mengkhawatirkan skema tersebut berpotensi menjadi "jebakan kapitalis" yang dapat mengikis kemandirian daerah dalam pengelolaan air bersih.
Dilema ini mencuat dalam diskusi lanjutan yang digelar di kantor PDAM Lamongan pada Senin (9/6/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal saat hearing bersama Sekretaris Daerah Lamongan pada 22 Mei lalu.
Direktur Utama PDAM Lamongan, Muhammad Syahril Majidi, menjelaskan bahwa langkah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta diambil demi mengatasi persoalan klasik pasokan air. Selama 13 tahun terakhir, PDAM Lamongan kesulitan menambah kapasitas pasokan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akibat keterbatasan anggaran daerah.
"Nanti mereka (PT MOYA) yang akan memberikan investasi sekitar Rp2 triliun kepada PDAM untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pemasangan jaringan," ujar Syahril di hadapan forum.
Namun, skema investasi jangka panjang ini direspons kritis oleh Koordinator JAMAL, Khoirul Huda. Ia mengkhawatirkan masuknya modal besar dari korporasi akan mereduksi peran PDAM dan membebani masyarakat di masa depan.
Huda menganalogikan risiko tersebut dengan kondisi sektor energi saat ini.
"Kalau benar begitu, kita akan terjebak seperti PLN hari ini yang hanya sebagai perusahaan tukang pasang tiang dan kasir saja. Stroom-nya kita beli. Akhirnya tarif jadi mahal dan rakyat yang menjadi korbannya," kritik Huda tajam. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk aktif mencari solusi alternatif tanpa harus menyerahkan tata kelola air ke pihak swasta.
Menanggapi kritik keras tersebut, Syahril Majidi menyambutnya sebagai sebuah warning (peringatan) yang positif bagi internal PDAM. Kendati demikian, ia memastikan bahwa rekam jejak PT MOYA selama ini dinilai baik dan tidak akan mengorbankan kedaulatan pengelolaan air daerah seperti yang dikhawatirkan.
Meski sempat diwarnai adu argumen yang sengit, diskusi yang dihadiri jajaran direksi PDAM dan sembilan aktivis JAMAL ini berakhir dengan kompromi.
Kedua belah pihak sepakat untuk duduk bersama kembali demi merumuskan solusi terbaik yang tidak mengorbankan kepentingan publik di masa depan.
"Mari kita serius duduk bareng, kita coba cari solusi dari permasalahan ini," pungkas Huda menekankan pentingnya komitmen bersama demi menyelamatkan hajat hidup masyarakat Lamongan.
( Bed)
0 Comments