LAMONGAN, BIN.ID – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terpaksa mengalami kendala operasional. Mulai Senin (8/6/2026), puluhan ribu siswa di beberapa wilayah tidak menerima pasokan makanan seperti biasa akibat penghentian sementara aktivitas dapur produksi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi situasi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan sekaligus Pengawas Badan Gizi Nasional (BGN) Tingkat Kabupaten, H. M. Nalikan, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan terhentinya distribusi ini.
"Pemberhentian sementara ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, terkait masalah anggaran di mana dana operasional untuk sekitar 20 SPPG belum cair, sehingga mereka terpaksa menghentikan operasionalnya. Kedua, terkait kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi syarat," ujar Nalikan saat dikonfirmasi.
Nalikan menambahkan, dari total 12 SPPG yang sempat terkendala masalah lingkungan tersebut, mayoritas sudah melakukan perbaikan. "Saat ini tinggal sekitar 3 SPPG saja yang masih dalam proses pembenahan IPAL, sementara sisanya sudah selesai diperbaiki dan kembali beroperasi," imbuhnya.
Salah satu sekolah terdampak adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan. Meski distribusi terhenti, pihak sekolah mengaku tidak terkejut karena pihak pengelola program telah memberikan informasi resmi satu hari sebelumnya.
"Sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Informasinya, besok (Selasa, 9/6) distribusi makanan sudah kembali aktif.
Untuk mengantisipasi kekosongan hari ini, anak-anak kami imbau untuk membawa bekal sendiri dari rumah atau membeli makanan di kantin sekolah," jelas salah seorang guru MAN 1 Lamongan, Senin (8/6/2026).
Berdasarkan surat edaran resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), penghentian operasional sementara ini dipicu oleh kendala teknis administrasi di tingkat pusat terkait mekanisme pendanaan.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) Kecamatan Turi, Arif F membenarkan bahwa langkah setop operasi diambil demi melindungi pengelola lokal dari risiko finansial atau pembengkakan utang.
"Instruksi dari pusat sangat jelas. Jika dana belum cair dan biaya operasional tidak mencukupi, silakan berhenti sementara. Kami dilarang keras menggunakan sistem pembayaran tempo, apalagi memakai dana talangan dari mitra. Hal ini untuk menghindari risiko mengingat situasi ekonomi yang sedang dinamis," ungkap Arif.
Arif menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG di wilayahnya dalam posisi siap tempur. Jika anggaran dari pusat dipastikan cair pada hari Senin ini, maka proses memasak akan langsung dimulai agar makanan bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah pada Selasa pagi.
Hingga berita ini diturunkan, Koordinator Wilayah SPPI Kecamatan Lamongan Kota, Agustin, belum memberikan respons terkait jumlah pasti sekolah terdampak di area perkotaan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat juga belum merilis pernyataan resmi mengenai penyebab spesifik keterlambatan pencairan anggaran ini.
Kasus di Kabupaten Lamongan ini menjadi sorotan tajam publik.
Konsistensi pasokan anggaran dan kesiapan infrastruktur sanitasi (IPAL) terbukti menjadi kunci utama demi menjaga keberlanjutan program strategis nasional ini ke depan.
( Bed)
0 Comments