DPRD Lamongan Serahkan Rekomendasi LKPJ Bupati 2025: Soroti Layanan Publik dan Mitigasi Bencana

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan resmi menyerahkan keputusan DPRD terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamongan Tahun Anggaran 2025.

 Penyerahan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengevaluasi kinerja dan meningkatkan capaian di tahun berjalan.

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Lamongan memberikan sejumlah poin strategis yang mencakup berbagai sektor vital, mulai dari efisiensi birokrasi hingga kesiapsiagaan menghadapi tantangan alam.

Salah satu poin utama yang disoroti legislatif adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. DPRD menekankan pentingnya digitalisasi layanan yang terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan administratif dengan lebih cepat, transparan, dan mudah.

Pihak Dewan meminta agar inovasi pelayanan tidak hanya berhenti pada peluncuran aplikasi, namun juga memastikan efektivitasnya di tingkat desa dan kecamatan.

Urgensi Mitigasi Bencana dan Infrastruktur, mengingat kondisi geografis Lamongan yang rawan terhadap perubahan cuaca, DPRD memberikan penekanan khusus pada sektor mitigasi bencana.

 Beberapa rekomendasi teknis yang disampaikan meliputi,

 Pembersihan dan perbaikan saluran air untuk mencegah banjir tahunan. Memastikan kesiapsiagaan personel dan ketersediaan logistik di titik-titik rawan bencana.

Memprioritaskan perbaikan jalan ruas strategis yang mendukung mobilisasi ekonomi warga. Selain masalah teknis infrastruktur, sektor pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak luput dari evaluasi. DPRD mendorong Pemkab Lamongan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah guna memperkuat fiskal kabupaten. 

Di sisi lain, pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah di wilayah pelosok tetap menjadi prioritas yang harus dituntaskan.

Bupati Lamongan menyambut baik rekomendasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan dari para wakil rakyat.

 Menurutnya, masukan dari DPRD merupakan instrumen penting guna memastikan program pembangunan tetap berada di jalur yang benar (on the track) demi kesejahteraan masyarakat Lamongan.

Rekomendasi LKPJ ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan performa kerja pada triwulan berikutnya di tahun 2026.

( Bed)