Krisis Energi Melanda Asia: Filipina Umumkan Status Darurat Nasional Imbas Konflik di Timur Tengah

MANILA   |  BIN.ID – Krisis energi paling serius dalam sejarah modern mulai menghantam kawasan Asia Tenggara. Filipina secara resmi telah mengumumkan status Darurat Energi Nasional menyusul gangguan hebat pada rantai pasok minyak global akibat blokade di Selat Hormuz sebagai dampak dari konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. (26/03).

Kebijakan ekstrim ini diambil setelah cadangan bahan bakar negara tersebut dilaporkan menipis drastis, mengancam stabilitas ekonomi dan mobilitas warga di seluruh wilayah kepulauan tersebut.

Sebagai negara yang menggantungkan 98 persen impor minyaknya dari Timur Tengah, Filipina menjadi titik terparah dalam guncangan energi kali ini. 

Dampak nyata mulai dirasakan di sektor hilir:

• Penutupan Massal SPBU: Lebih dari 400 stasiun pengisian bahan bakar terpaksa tutup karena kehabisan stok.
• Lonjakan Harga Drastis: Harga solar melonjak tajam hingga menembus angka di atas P100 per liter.
• Krisis Cadangan: Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, memperingatkan bahwa cadangan nasional kemungkinan hanya mampu bertahan hingga akhir April 2026 jika tidak ada pasokan baru yang masuk.

Guna memperpanjang napas ekonomi, pemerintah Filipina telah mengambil langkah-langkah yang tidak biasa, termasuk memangkas hari kerja pegawai pemerintah untuk menekan konsumsi energi.

Kondisi terjepit ini juga memaksa Filipina mempertimbangkan langkah diplomasi sensitif dengan meninjau proposal pembelian minyak dari Rusia sebanyak satu hingga dua juta barel sebagai cadangan darurat nasional.

Efek Domino di Kawasan ASEAN

Krisis ini memicu efek domino di seluruh Asia Tenggara, memaksa para Menteri Energi ASEAN untuk menggelar sidang khusus. 

• Beberapa negara tetangga mulai menerapkan kebijakan proteksionis:
• Thailand: Menghentikan total ekspor energi ke negara-negara tetangga demi mengamankan kebutuhan domestik.
• Malaysia & Vietnam: Mengalami tekanan hebat pada beban subsidi dan kenaikan harga eceran berkali-kali dalam kurun waktu singkat.

PBB memperingatkan bahwa lonjakan harga gas global sebesar 55 persen akibat konflik ini berpotensi memicu inflasi regional yang signifikan pada tahun 2026. 

Situasi ini menuntut koordinasi lintas negara yang lebih kuat guna mencari alternatif pasokan di tengah kapasitas produksi global yang mulai mencapai batas maksimal.

( Bed)