Meski Miliki Program Jamula, Potret Jalan di Lamongan Tercatat Tidak Mantap Dekati 50 Persen

LAMONGAN, BIN.ID – Program ambisius Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) yang digadang-gadang Pemkab Lamongan ternyata tak mampu menahan fakta pahit soal kondisi jalan di Bumi Soto ini.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2024 justru menunjukkan kemantapan jalan kabupaten di Lamongan hanya 55,14 persen, sedangkan 44,86 persen lainnya dalam kondisi tidak mantap alias rusak dan rusak berat.

Angka ini mendekati 50 persen, capaian yang memprihatinkan untuk daerah yang mengklaim memiliki program perbaikan jalan prioritas.

Lamongan pun berdiri sejajar dengan daerah berpredikat kualitas jalan terburuk di Jawa Timur, seperti Kabupaten Sampang (kemantapan hanya 41,46 persen), Pacitan (58,25 persen), dan Pamekasan (58,35 persen).

Kondisi ini ironis, mengingat Jamula telah menelan dana jumbo hingga 360 miliar rupiah yang bersumber dari pinjaman Bank Jatim dan APBD. Alokasi awal saja mencapai 200 miliar rupiah untuk 41 ruas jalan.

Bandingkan dengan Kota Surabaya yang mencatat rekor kemantapan jalan hingga 99,56 persen, atau Kota Madiun 98,19 persen. Bahkan Kota Probolinggo, Sidoarjo, dan Kota Malang sukses menjaga kemantapan jalan di atas 95 persen.

Fakta ini memperlihatkan kesenjangan kualitas infrastruktur jalan antara Lamongan dengan kota-kota lain di Jawa Timur.

Kepala BPS Jatim Zulkipli menegaskan, rata-rata persentase jalan kabupaten/kota yang mantap di Jatim 2024 adalah 78,69 persen. “Secara rata-rata, persentase ini menurun 3,86 persen dibanding 2023. Namun Lamongan jauh lebih buruk dari rata-rata Jatim,” ujar Zulkipli, Rabu (2/7/2025).

Secara umum, rata-rata kemantapan jalan kabupaten hanya 76,57 persen, sementara jalan kota 79,59 persen. Zulkipli menilai panjang jalan kota yang lebih pendek memudahkan pengawasan dan perawatan, sehingga kualitasnya cenderung lebih baik.

Meski secara nasional Presiden RI Prabowo Subianto menekankan efisiensi anggaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Mohammad Nalikan membantah adanya pemotongan anggaran untuk infrastruktur.

“Anggaran tidak akan berkurang, hanya disesuaikan dengan prioritas kegiatan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil yang konkret,” tegas Nalikan.

Sayangnya, di lapangan, banyak warga mengeluhkan kondisi jalan rusak yang menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga mengancam keselamatan pengendara. Mereka menilai program Jamula lebih banyak menghabiskan anggaran ketimbang menampakkan hasil nyata.

Jika Pemkab Lamongan tak segera mengevaluasi efektivitas Jamula, tak menutup kemungkinan predikat “jalan tidak mantap” ini akan terus membayangi, menggerus kepercayaan publik, dan menghambat laju pertumbuhan daerah.

Laporan : Bed & Lk