LAMONGAN, BIN.ID – Sekretaris Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU - IPPNU) Kabupaten Lamongan, Nur Salim, mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dalam hal pengelolaan anggaran dan pembangunan.
Hal tersebut terkait sambutan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat Konferensi Cabang (Konfercab) IPNU - IPPNU Cabang Lamongan yang ke-32 di Universitas Darul'Ulum (UNISDA) pada hari Sabtu (03/05/2025) kemarin, yang menyampaikan perlambatan pembangunan di Lamongan disebabkan oleh efisiensi anggaran.
"Efesiensi anggaran adalah pengurangan dana yang dari pusat, dan itu terjadi di seluruh Kabupaten, Kota dan Propinsi se indonesia. Jadi amat lucu kalau Bupati Lamongan beralasan efesiensi itu. Bahkan disampaikan berkali-kali saat pidato di beberapa acara. Padahal mengelola anggaran di APBD sebesar 3,2 triliun rupiah," kata Nur Salim awak media Senin (05/05/2025).
Sedangkan di beberapa Kabupaten/ Kota lain, masih kata Nur Salim, yakni di Jawa Barat seperti Bandung, Bekasi, Purwakarta dan daerah-daerah lainnya masih gencar melakukan pembangunan mulai dari pengerukan sungai, pembangunan TPT, penahan sungai, penataan pasar, penanganan sampah dan lainnya," terusnya.
Lebih jauh, Nur Salim menilai Pemkab Lamongan beralasan dalam hal pelaksanaan pembangunan seperti pemerintahan periode sebelumnya yang mengatakan terhambat lantaran bencana Covid-19.
"Karena dalam periode pertama tahun 2020 -2024, Bupati Lamongan tidak bisa membangun karena alasan covid-19, dan yang sekarang periode kedua berdalih lagi alasan efesiensi anggaran. Padahal kabupaten dan kota lain masih bisa membangun walau dengan dua alasan tersebut. Ini menunjukkan lemahnya kreatifitas Pemkab Lamongan dalam mengelola anggaran. Miskinnya inovasi dalam memperbesar Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dan rapuhnya kolaborasi dengan berbagai pihak di external Pemkab Lamongan," tandasnya.
Terpisah, ketua Komisi B-DPRD Lamongan, Supono, saat dikonfirmasi realita.co mengatakan terus berupaya mendorong instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pendapatan daerah
"Pada intinya, kita selalu koordinasi dan mendorong kepada seluruh OPD dan BUMD untuk berinovasi meningkatkan PAD, yang bertujuan demi percepatan pembangunan di Kabupaten Lamongan," kata anggota dewan dari Fraksi PDI-P itu. Selasa (06/05/2025).
Seperti diketahui, Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran disemua kementrian dan lembaga negara untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi belanja negara. Bahkan hal tersebut sudah termaktub dalam intruksi presiden (inpres) tentang efisiensi.
Imbas kebijakan itu juga berdampak di Kabupaten Lamongan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBD Kabupaten Lamongan yang dipangkas dari berbagai pos/dinas yang total nilainya hingga puluhan miliyar rupiah.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi-Dirham Akbar Aksara, dalam mengelola APBD. Sementara kebutuhan pembiayaan terus meningkat di setiap tahun.
"Kondisi tersebut menuntut kreativitas dan inovasi Pemerintah daerah Lamongan yang bisa diolah dari sektor pajak, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), retribusi parkir, tempat wisata dan beberapa sektor lainnya, dengan tujuan semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, maka makin besar pula daerah tersebut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonominya,' tegas Nur Salim
Editor/Penerbit : Redaksi
0 Comments